Editorial
Haruskah Mahasiswa Turun Tangan ‘Lagi’ dan Jadi Korban ‘lagi’ ?
Rencana kenaikan harga BBM per 1 April
tampaknya membuat banyak pihak harus turun tangan untuk menolaknya. Tidak hanya partai oposisi ( Fraksi
PDI-P, Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura ) yang menolak kebijakan pemerintah,
tetapi juga mahasiswa dari berbagai universitas ikut ambil bagian dalam menolak
kenaikan harga BBM.
Seperti
yang terjadi di Jalan
Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (29/3), Sebanyak delapan mahasiswa dilaporkan
mengalami luka tembak dalam aksi demo berbuntut bentrokan antara mahasiswa
dengan aparat. Dari delapan mahasiswa, tiga di antaranya dilaporkan meninggal
dunia. Belum lagi bentrok mahasiswa yang terjadi pada Jumat ( 30/3) di depan
gedung DPR, yang mengakibatkan korban baik mahasiswa dan juga pendemonstran
yang bukan mahasiswa.
Kejadian tersebut mengingatkan kita akan kejadian Mei 98 yang dimana mahasiswa berani turun tangan langsung sebagai penyalur aspirasi dari rakyat yang hanya bisa bungkam melihat jalannya pemerintahan. Geramnya mahasiswa terhadap pemerintahan yang sulit sekali dideskripsikan dengan kata-kata, membuat mahasiswa mengambil cara-cara anarkis dalam menyalurkan kekesalan mereka terhadap pemerintahan.
Kejadian tersebut mengingatkan kita akan kejadian Mei 98 yang dimana mahasiswa berani turun tangan langsung sebagai penyalur aspirasi dari rakyat yang hanya bisa bungkam melihat jalannya pemerintahan. Geramnya mahasiswa terhadap pemerintahan yang sulit sekali dideskripsikan dengan kata-kata, membuat mahasiswa mengambil cara-cara anarkis dalam menyalurkan kekesalan mereka terhadap pemerintahan.
Dalam kejadiaan ini tidak ada pihak yang bisa
disalahkan baik mahasiswa ataupun aparat yang bertugas. Tetapi, dari kejadian
ini, baiknya menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah pada saat ingin
membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak besar bagi rakyat, serta
mengimbangi kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Sehingga,
tidak membuat mahasiswa harus turun tangan setiap kali pemerintah membuat kebijakan-kebijakan
yang berdampak bagi rakyat, dan jangan sampai harus ada korban ‘lagi’.
Selain pers yang dianggap sebagai Watch
Dog , dalam pemerintahan, sebaiknya pemerintah juga harus
memperhitungkan Mahasiswa sebagai watch dog, yang mengawasi jalannya
pemerintahan.
0 komentar:
Posting Komentar